Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Kamis, 22 September 2011

Metode Riset (Analisis 3 )


ANALISIS JURNAL  3

1.Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERBASIS KINERJA (STUDI EMPIRIS DI PEMERINTAH KABUPATEN X)


Nama Pengarang : Santi Rahayu

Tahun : 2010

2.Tema :  APBD

3.Latar Belakang Masalah :  Latar belakang di buatnya jurnal ini ,menurut beliau “Selama ini anggaran belanja pemerintah daerah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya ternyata telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran.
Sementara itu, penuangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi.”

Fenomena(data statistik/berita) : fenomena yang terjadi dalam jurnal ini adalah “Undang-Undang Nomor 32 Tahun XXXX tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun XXXX tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
Hal tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) seperti yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun XXXX tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan anggaran berbasis kinerja (ABK).”

Penelitian sebelumnya : Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hotman Atiek (XXXX) di Lampung tentang melakukan penelitian tentang hubungan peranan Bappeda dalam melaksanakan perencanaan sesuai anggaran berbasis kinerja dengan pemahaman sumber daya manusia mengenai anggaran berbasis kinerja dan hubungan penerapan anggaran berbasis kinerja dengan arah kebijakan umum pemerintah kabupaten. Hasil penelitian Hotman Atiek menyebutkan terdapat hubungan antara sumber daya manusia masih sedikit yang mengerti dan memahami anggaran berbasis kinerja berpengaruh dalam pelaksanaan perencanaan dan terdapat penyimpangan program yang dilaksanakan dari arah kebijakan umum dengan belum diterapkan anggaran berbasis kinerja.
Demikian juga dengan penelitian Imam T. Raharto (XXXX) di Makasar dengan judul : Anggaran Berbasis Kinerja ( Pelaksanaan, Masalah dan Solusi di Indonesia) dengan hasil penelitian adanya hubungan antara keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran/out put dengan penerapan anggaran berbasis kinerja.
Pengelolaan keuangan daerah, dalam aspek operasionalnya tetap mengacu kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri. Hal tersebut memang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun XXXX pasal 129 dan 130 yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan tersebut meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
Kegiatan perencanaan dan penganggaran yang melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari penentuan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, penentuan standar biaya, penentuan indikator kinerja dan target kinerja, sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan, memerlukan perhatian yang serius bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah beserta pelaksana program dan kegiatan. Dokumen anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Motivasi penelitian : Di jurnal tersebut ia menuturkan,bahwa motivasi dalam pembuatan penelitian ini yaitu: Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan APBD yang terinspirasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun XXXX tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun XXXX, dimana penyusunan APBD harus diawali dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Berdasarkan keterkaitan antara penyusunan APBD dengan pengganggaran berbasis kinerja, penulis tertarik melakukan penelitian tentang keterkaitan tersebut di atas dengan judul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja (Studi Empiris di Pemerintah Kabupaten X)".
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Imam T. Raharto (XXXX) di Pemerintah Kota Makasar dengan judul : Anggaran Berbasis Kinerja ( Pelaksanaan, Masalah dan Solusi di Indonesia) dengan hasil penelitian adanya hubungan dari unsur variabel independen yaitu antara keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran/out put dengan penerapan anggaran berbasis kinerja. Variabel independen penelitian Imam T. Raharto adalah keluaran dan hasil yang diharapkan serta efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran/out put merupakan bagian dari instrumen-instrumen pengukuran keberhasilan anggaran berbasis kinerja.

4. Masalah :. Sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun XXXX tentang Keuangan Negara, pada angka 6 yang menyebutkan :
"....Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan".

5. Tujuan penelitian : Penulis dalam jurnal itu menuturkan,”Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari bukti empiris bahwa komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan system administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan dan sanksi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan APBD yang berbasis kinerja secara simultan dan parsial.”

Metode Riset (Analisis 2 )


ANALISIS JURNAL  2

1.Judul : PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Suatu Studi Implementasi Pelaksanaan Sistem Anggaran Kinerja pada Proses Penyusunan APBD)


Nama Pengarang : Oskar Dedik Cristiawan

Tahun :2009

2.Tema :  APBD

3.Latar Belakang Masalah :  Latar belakang di buatnya jurnal ini ,menurut beliau “Salah satu aspek yang terpenting dari hasil proses reformasi di Indonesia adalah Otonomi Daerah. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah yang meletakkan otonomi yang penuh, luas dan bertanggung jawab pada daerah kabupaten dan kota, serta pergeseran keuangan pemerintahan yang sentralistik birokratik ke pemerintahan yang desentralistik partisipatoris.”

Fenomena(data statistik/berita) : fenomena yang terjadi dalam jurnal ini adalah “Pemberian otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional. Untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, pemerintah daerah perlu melakukan perekayasaan ulang terhadap birokrasi yang selami ini dijalankan (bureaucracy reengineering). Hal tersebut disebabkan oleh karena pada saat ini dan di masa yang akan datang pemerintah, baik pusat maupun daerah, akan menghadapi gelombang perubahan baik yang berasal dari tekanan eksternal maupun internal masyarakatnya.”

Penelitian sebelumnya : Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) aspek dalam pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota yaitu aspek administrasi, aspek politis dan aspek kemandirian. Aspek Administrasi bermakna adanya pemerintahan dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Aspek Politis berarti adanya upaya pendemokrasian pemerintahan di daerah. sedangkan aspek Kemandirian dimaksudkan agar daerah mampu mandiri, khusunya dalam melaksanakan urusan rumah tangga sehingga pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat ikut berperan serta, kreatif dan inovatif dalam pembangunan daerah.

Selain itu sesuai dengan yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan Pemerintah Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang Pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Dengan kewenangan yang begitu besar tersebut memberi implikasi yang sangat besar bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Motivasi penelitian : Di jurnal tersebut ia menuturkan,bahwa motivasi dalam pembuatan penelitian ini yaitu:
 1. Untuk mengetahui implementasi sistem anggaran kinerja pada proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Lamongan tahun anggaran 2003.
2. Untuk mengetahui Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2003 telah mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran ?

4. Masalah : dengan diberlakukan pelaksanaan otonomi daerah melalui ke-2 Undang-Undang tersebut, dengan membawa implikasi yang sangat besar dalam kewenangannya, dalam implementasinya belum dapat diterapkan secara keseluruhan. Pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan secara bertahap tersebut disebabkan beberapa faktor :
1. Belum siapnya sumber daya yang ada didaerah untuk melaksanakan kewenangan yang begitu besar. Kondisi tersebut sebenarnya sudah disinyalir dari beberapa penelitian yang diadakan oleh beberapa Universitas. Dari Penelitian yang diadakan oleh Universitas Gadjah Mada pada Tahun 1990 terhadap kesiapan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan mengambil sampel daerah percontohan otonomi daerah, telah mengindikasikan belum adanya kesiapan terhadap sumberdaya didaerah dalam menyelenggarakan kewenangan yang begitu luas. Kesiapan disini juga dapat meliputi infrastruktur daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun sarana lainnya dalam menunjang pelaksanaan pembangunan.
2. Kurangnya sumber keuangan Pemerintah Pusat dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Salah aspek terpenting didalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah menyediakan fiskal yang cukup kepada daerah dibarengi dengan legalitas yang mengatur terhadap pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 merupakan landasan yang penting bagi hubungan tersebut, namun demikian didalam pelaksanaannya, Pemerintah Pusat akan dihadapkan pada beban keuangan yang sangat besar, karena beberapa komponen penerimaan negara harus dibagikan kepada daerah, sedangkan beban kebutuhan pemerintah pusat juga tidak berkurang, baik terkait dengan komitmen pembayaran pinjaman luar negeri yang semakin meningkat, juga beban operasional pemerintahan yang juga tidak mengalami penurunan. Apalagi didalam era otonomi daerah perlu adanya pembiayaan khusus terhadap pemekaran wilayah. Dari beberapa kondisi tersebut bagi Pemerintah Daerah sendiri merupakan peluang yang sangat besar dalam mengembangkan
3. Kurang siapnya aspek perundangan didalam implementasinya terutama pada aspek permasalahan penyerahan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

5. Tujuan penelitian :
1. Dapat mengetahui pelaksanaan Sistem Anggaran Kinerja yang telah dilakukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2003.
2. Dapat memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk memahami kondisi keuangan daerah sehingga dapat merumuskan strategi kebijakan yang tepat dalam menata keuangan daerah dengan didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kerangka otonomi daerah.

Metode Riset (Analisis 1 )


ANALISIS JURNAL  1

1.Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI APBD PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

Nama Pengarang : Lincolin Arsyad

Tahun : 2008

2.Tema :  APBD

3.Latar Belakang Masalah :  Latar belakang di buatnya jurnal ini ,menurut beliau “Usaha-usaha pembangunan yang banyak dilakukan negara sedang berkembang dalam pelaksanaannya banyak mengalami kegagalan dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan, misalnya masalah kemiskinan dan kepincangan distribusi pendapatan. Kegagalan-kegagalan tersebut menimbulkan dorongan bagi para ilmuwan, terutama para ekonom, untuk memperoleh pengetahuan mereka mengenai masalah yang mempengaruhi sebagian besar umat manusia di bumi ini. Sejak itu aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi telah menjadi titik pusat perhatian yang banyak dan sering dibahas para ekonom dan melahirkan cabang ilmu pengetahuan baru yang disebut ekonomi pembangunan.”

Fenomena(data statistik/berita) : fenomena yang terjadi dalam jurnal ini adalah “negara Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, memberikan arah bagi pembangunan negaranya melalui perencanaan-perencanaan pembangunan yang bersifat menyeluruh, terpadu dan terus menerus sebagaimana tertuang di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Lebih spesifik lagi untuk masalah perencanaan pembangunana ekonomi, Indonesia memiliki apa yang disebut dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang memuat perencanaan-perencanaan pembangunan beserta dengan anggaran pemasukan dan pengeluarannya. Di dalam APBN ini tertuang kebijaksanaan-kebijaksanaan perekonomian Indonesia dalam jangka pendek (satu tahun) yang dapat menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia.”

Penelitian sebelumnya : Untuk melaksanakan pembangunan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain faktor sumber daya manusia dan faktor dana yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dalam kaitannya dengan faktor dana ada suatu dana yang sangat penting peranannya dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya.

Motivasi penelitian : Di jurnal tersebut ia menuturkan,bahwa motivasi dalam pembuatan penelitian ini yaitu Dalam hal ini setelah diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi PAD suatu daerah, maka diharapkan dimasa yang akan datang pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut dengan memaksimalkan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan daerah dan meminimalkan kemungkinan berkurangnya pendapatan daerah karena faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, seperti inflasi.
Yogyakarta sebagai salah satu propinsi yang ada di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan PAD. Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi PAD, maka Penulis merasa tertarik untuk meneliti PAD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Masalah :  Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah, yaitu Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk dan inflasi.
Faktor pertama yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini dapat berasal dari sektor pertanian, pertambangan, industri, listrik, gas, air, konstruksi, perdagangan, transport, bank, dan lain-lain.
Faktor kedua yang mempengaruhi PAD adalah jumlah penduduk. Dalam hal ini penduduk dapat merupakan faktor pendukung dan sekaligus sebagai faktor penghambat di dalam pembangunan. Sebagai faktor pendukung karena jumlah penduduk yang besar menyediakan sumber tenaga kerja yang besar pula untuk melaksanakan pembangunan. Sebagai faktor penghambat apabila jumlah penduduk yang besar itu tidak mempunyai kualitas yang cukup baik untuk ikut melaksanakan program pembangunan, sehingga jumlah penduduk yang besar hanya akan menambah beban pemerintah saja.
Faktor terakhir yang mempengaruhi PAD adalah tingkat inflasi. Faktor inflasi merupakan faktor yang penting untuk dipertimbangkan, karena semakin tinggi angka inflasi maka semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerahnya.

5. Tujuan penelitian : Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung penulisan karya ilmiah ini dilakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut :
1.   Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.   Untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi PAD.
3.   Untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh dalam PAD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rabu, 21 September 2011

ciri cewek yang menyukai kita

Mungkin bagi sebagian laki-laki masih bingung dengan ciri-ciri cewek yang menyukainya, karena cewek itu khan terbilang sedikit pemalu jadi kita sebagai cowok harus bisa mengetahui apakah ada cewek yang suka atau tidak kepada kita.
ok ... langsung saja, berikut beberapa ciri-ciri cewek yang menyukai kamu:

1.Grogi
Jika kamu merasakan adanya cewek yang grogi bila anda dekatin,bisa jadi itu cewek suka kepada kamu. Jangankan cewek, cowok saja bisa bertingkah laku aneh ataupun Grogi kalau dekat dengan cewek yang di sukainya.baiklah ,, untuk mengetahui kebenarannya langsung saja anda ajak ngobrol cewek incaran anda, kalau misalnya cara bicaranya masih terbata-bata atau tidak karuan saat anda ajak ngobrol berarti kemungkinan besarnya dia menyukai anda.

2.Tatap matanya
kamu coba tatap matanya kurang lebih hanya dalam 3 detik saja, jika dia merasa aneh atau malah bertanya "ada apa" atau "kenapa liatin aku terus?" berarti cewek itu gak ada rasa terhadap kamu. Tapi kalau dia kurang dari 4 detik mengalihkan pandangannya saat diliatin kamu berarti dia merasa malu diliatin cowok yang dia taksir.

3.Sering berdandan
Mungkin kamu pernah ngeliat temen cewek kamu berdandan berlebihan dan tidak seperti biasanya, itu berarti cewek itu ingin terlihat spesial didepan cowok yang disukainya.

4.Rajin sms
Pernahkah kamu menerima sms yang gak karuan, mungkin dalam satu hari ada 5 sampai 10 sms masuk ke kotak pesan kamu, tapi sms itu dari 1 cewek yang sama.

Lalu kamu malah mikir kalau cewek pengirim itu kurang kerjaan.
Tidak ?? ini salah besar, karena bisa jadi orang yang ngirim sms itu suka kepada anda.

5.Cemburu
Coba anda ceritakan kepada cewek incaran anda tentang kenalan baru cewek anda dan lihat expresi wajah cewek itu, jika cemberut ataupun jengkel berarti dia suka kepada anda.
Lihat seberapa besar rasa cemburu cewek tersebut maka sebesar itulah dia menyukai anda.

6.Suka ngeliatin kamu
Cewek yang suka kepada kamu matanya selalu saja tertuju kepada anda dimanapun kamu berada. Mungkin kamu tidak menyadarinya karena cewek yang suka sama kamu akan selalu sembunyi-sembunyi kalau ngeliat kamu dan cewek itu akan merasa malu kalau dia ketahuan lagi ngeliatin kamu.

7.Bersikap manis
Cewek yang selalu bersikap manis ataupun tersenyum setiap kali bertemu dengan kamu,maka bisa dipastikan kalau cewek tersebut menyukai kamu.

Mungkin segitu saja yang saya tau,atau mungkin ada diantara kamu yang bisa sebutin ciri-ciri cewek yang sedang suka sama cowok.

sumber : http://ceriwis.us/showthread.php?t=204974